Jakarta, Jojagapost.com— Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Izzuddin Alqassam Kasuba, meminta pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyampaikan penjelasan terbuka terkait penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Ia menilai klarifikasi diperlukan guna meredam spekulasi publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses investasi di sektor energi strategis.

Desakan tersebut muncul menyusul perbincangan publik mengenai latar belakang korporasi pemenang lelang, yakni PT Ormat Geothermal Indonesia, yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan entitas dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Alqassam menekankan bahwa isu ini perlu dijawab secara faktual dan transparan agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

Menurut legislator asal daerah pemilihan Maluku Utara itu, setiap kebijakan investasi—terutama di sektor energi baru terbarukan—harus tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Ia mengingatkan agar pertimbangan teknis dan ekonomi tidak mengabaikan dimensi etik, diplomasi, dan komitmen kemanusiaan yang selama ini dijunjung tinggi bangsa Indonesia.

Alqassam juga menyoroti pentingnya proses uji tuntas (due diligence) yang komprehensif sebelum proyek berjalan ke tahap operasional. Baginya, transparansi menyeluruh terhadap profil dan rekam jejak perusahaan merupakan prasyarat untuk memperoleh mandat sosial (social license) dari masyarakat setempat, khususnya warga Maluku Utara yang dikenal kuat memegang nilai religius dan solidaritas global.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, ia memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pemerintah memberikan penjelasan resmi yang kredibel. Ia berharap pengembangan potensi panas bumi di Telaga Ranu dapat menjadi contoh transisi energi yang bersih, berdaulat, dan minim gesekan sosial maupun geopolitik.

“Kami mendukung penguatan energi terbarukan di daerah, namun pembangunan harus tetap menjaga integritas diplomasi nasional dan nilai kemanusiaan. Klarifikasi terbuka dari ESDM penting agar arah pembangunan tetap berada pada jalur yang tepat dan bermartabat,” tegasnya.