“Sampai hari ini, kami belum menerima surat edaran. Informasi yang beredar masih simpang siur,” ujar Bassam usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di kantor Bupati, Senin (17/11).

Bassam menjelaskan, instruksi terkait program itu sejak awal terus berubah. Pemda pada mulanya hanya diminta menyiapkan lahan. Namun kemudian muncul arahan untuk ikut membangun, sebelum akhirnya berkembang menjadi kewajiban menyediakan anggaran penuh.

“Kondisi fiskal saat ini sangat tidak memungkinkan untuk menanggung program ini,” tegasnya.

Dengan jumlah 249 desa di Halmahera Selatan, Bassam menyebut estimasi kebutuhan dana bisa mencapai sekitar Rp 3 miliar per desa. “Bayangkan, sudah habis anggaran kita,” ujarnya.

Ia menegaskan, apabila dipaksakan, program tersebut berpotensi menjadi beban berat bagi keuangan daerah.

“Kami ingin mendukung semua program, tetapi harus realistis dengan kondisi TKD saat ini,” pungkas Bassam. (Red)